Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020

Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020.

Made-cat.com – Ujian Nasional UN tahun 2020 batal di laksanakan berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020.

Pahami syarat lulus siswa SD SMP SMA karena UN Ujian Nasional 2020 dibatalkan agar tidak bingung dan bisa mempersiapkan diri lebih baik.

Seperti diketahui bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan pelaksanaannya. Pembatalan UN ini adalah bentuk antisipasi dari pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya memutus rantai penyebaran wabah Corona Covid-19.

Surat Edaran Mendikbud tersebut bernomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020, ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk dilaksanakan.

Baca terlebih dahulu :

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan

Berdasarkan Surat Edaran ini terdapat 6 hal yang dapat disampaikan yaitu :

  1. Pembatalan Ujian Nasional,
  2. Proses Belajar Dari Rumah.
  3. Ketentuan Ujian Sekolah untuk kelulusan,
  4. Ketentuan Kenaikan Kelas,
  5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),
  6. Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dapat dipahami bahwa kelulusan siswa setelah ujian nasional dibatalkan pelaksanaanya maka ada ketentuan yang di harus dilaksanakan.

Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020.

Setelah ditetapkan pembatalan Ujian Nasional tahun 2020 ini, maka keikutsertaan Ujian Nasional tidak menjadi penentu kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Lantas apa yang menjadi acuan penentu kelulusan siswa ?

Berikut ini admin bagikan informasi Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020.

Berdasarkan SE Mendikbud no 4 tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa syarat penentu kelulusan siswa setelah Ujian Nasional dibatalkan adalah Ujian Sekolah.

Untuk Pelaksanaan Ujian Sekolah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dalam masa darurat Covid-19, maka Mendikbud telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai kegiatan tersebut.

Ujian Sekolah Penentu Kelulusan Tahun 2020 setelah UN Ujian Nasional dibatalkan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;

2. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;

3. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;

4. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

1). kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;

2). kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;

3). Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;

4). kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Demikian syarat kelulusan siswa sekolah setelah UN Ujian Nasional 2020 di batalkan.

Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020.

Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020

Selanjutnya admin akan sampaikan kembali isi Surat edaran Mendikbud no 4 tahun 2020 agar bisa di baca dan dipahami kembali.

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 19)

Yth.

  1. Gubernur; 2. Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

  1. Ujian Nasional (UN):
    1. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
    2. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
    3. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
  2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
    2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara Iain mengenai pandemi Covid-19;
    3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
    4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020.

  1. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;

b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;

c.Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;

d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

1). kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;

2). kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020.

  1. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;

b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;

c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

  1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;

b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:

1). akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/ atau

2). prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

  1. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ujian Nasional UN Dibatalkan Apa Syarat Kelulusan Siswa Tahun 2020.

Demikian Informasi ini, berikan komentar anda untuk informasi yang kurang atau terlewatkan.

Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud

Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud.

Made-cat.com – PPDB 2020/2021, Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020/2021 didasarkan Surat Edaran Mendikbud bernomor 4 tahun 2020 tentu berbeda dengan tahun sebelumnya.

Informasi tentang PPDB tahun ajaran 2020/2021 yang benar akan sangat dibutuhkan orang tua murid yang akan mendaftarkan sekolah anaknya.

Untuk di ketahui bahwa PPDB tahun ini harus Berdasarkan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;

b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:

akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Sedangkan Prinsip Pelaksanaan PPDB masih tetap sama yaitu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan.

Baca terlebih dahulu :

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan

Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara Online bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Selain itu PPDB juga menjadi upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan, sehingga tidak terdapat lagi beberapa sekolah yang sangat diminati oleh pendaftar, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat.

Di beberapa kasus, siswa yang berdomisili di sekitar sekolah tetapi tidak diterima masuk ke sekolah yang diminati dan harus mendaftar ke sekolah lain yang lebih jauh tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal ini mencoba menyolusikan yang tertuang dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Telkom SIAP PPDB Online hadir untuk mendukung implementasi PPDB sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dengan tetap mengedepankan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten terkait zonasi domisili dengan sekolah yang fleksibel dan terukur.

Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud

Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud.

Masih mengacu pada Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dibagi beberapa jalur, antara lain :

Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon siswa yang memiliki prestasi dan berada di luar zonasi sekolah sepanjang memenuhi persyaratan. Nilai UN atau Ujian Sekolah maupun Prestasi dari perlombaan dapat digunakan sebagai penentuan seleksi.

Kuota untuk jalur prestasi, dapat fleksibel menyesuaikan dengan kuota pada jalur lain sesuai dengan kondisi setiap daerah.

Contoh daerah yang menerapkan:

Lingkup Provinsi: Prov. Lampung, Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Bali

Lingkup Kota dan Kabupaten: Kota Cimahi, Kota Makassar, Kota Dumai dan beberapa daerah lainnya

Jalur Perpindahan Orang tua/Wali

Jalur Perpindahan Orang tua/Wali adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas.

Jumlah kuota peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.

Contoh daerah yang menerapkan:

Lingkup Provinsi: Prov. Riau dan Prov. Sulawesi Utara

Lingkup Kota dan Kabupaten: Kab. Kulonprogo dan Kab. Temanggung

Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukan bagi pendaftar yang berasal dari ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penangan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada jalur ini juga dapat dimanfaatkan bagi peserta kurang mampu baik dari dalam maupun dari luar wilayah zonasinya.

Kuota pada jalur afirmasi ini paling sedikit 15% (lima belas persen).

Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud.

Jalur Zonasi

Jalur Zonasi merupakan jalur yang diperuntukan untuk siswa yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerahnya. Domisili tersebut harus berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau dokumen resmi lainnya. Jalur ini juga mengakomodir pagi siswa penyandang disabilitas. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 50% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Model dan konsep zonasi sekolah merupakan wewenang dari masing-masing Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Berikut adalah beberapa konsep zonasi terdekat sekolah yang digunakan sebagai dasar seleksi pada SIAP PPDB Online Telkom adalah sebagai berikut:

1.Zonasi Tabel Jarak

Menentukan nilai zona berdasar pada bobot nilai yang sudah ditentukan dalam tabel.

2. Zonasi Model Batas Daerah (Kota/Kab, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT)

Batas daerah sebagai area zonasi pada lokasi sekolah untuk menentukan daerah yang termasuk dalam zona dan luar zona.

3. Zonasi Radius Jarak Mapping

Menentukan zona sekolah berdasarkan radius yang sudah di otomatisasi oleh sistem berdasarkan radius tempat tinggal dengan sekolah.

Radius pointing diset oleh operator sekolah mengacu pada titik lokasi sekolah dengan titik lokasi tempat tinggal siswa.

4.Zonasi Model Rayon

Zonasi model ini digunakan untuk menentukan Sekolah-sekolah sesuai rayon yang sudah ditetapkan, agar mengurangi pengelompokan pilihan pada Sekolah Favorit.

Zonasi model rayon tidak terbatas berdasarkan wilayah administrarif saja, tapi dapat juga disesuaikan dengan pembagian-pembagian rayon dengan kriteria tertentu. Semisal, pembagian sekolah unggulan dan tidak, dan lain sebagainya.

5. Zonasi Pilihan Sekolah

Model zonasi yang dapat membatasi pilihan sekolah tujuan berdasarkan asal lulusan sekolah siswa.

6. Zonasi Berdasarkan Jarak Tempuh

Model ini untuk menentukan perhitungan jarak, dari domisili dengan sekolah tujuan berdasarkan dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan tertentu.

Contoh daerah yang menerapkan:

Lingkup Provinsi: Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Tengah dan Prov Sulawesi Selatan

Lingkup Kota dan Kabupaten: Kota Malang, Kota Samarinda, Kota Kupang dan beberapa daerah lainnya

Persyaratan Calon Peserta Didik PPDB 2020/2021

  1. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK
  • Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A.
  • Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
  1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
  • Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun
  • Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  • Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
  • Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP
  • Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  • Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
  1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK
  • Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  • Memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
  • SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Prosedur PPDB Tahun 2020 Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud.

Demikian Informasi ini, semoga bermanfaat dan terimakasih.

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB – WA WEB

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB – WA WEB.

Made-cat.com –  Cara menggunakan WhatsApp di komputer ataupun di laptop.

Bagaimana Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB – WA WEB di laptop atau pc komputer.

Untuk saat ini penggunaan WA atau Whatsapp tidak hanya di HP Android Iphone dan smartphone lainnya, tetapi juga bisa di pasang gunakan di Komputer dan Laptop.

Admin informasikan cara pemasangan dan penggunaan bersumber dari https://faq.whatsapp.com.

Anda dapat mengakses WhatsApp baik di telepon maupun di komputer Anda. Anda dapat menggunakan WhatsApp di komputer Anda dengan dua cara:

  • Aplikasi Desktop WhatsApp: Aplikasi yang dapat Anda unduh.
  • WhatsApp Web: Versi WhatsApp yang berbasis browser.

Baca Juga :

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan

WhatsApp Web dan aplikasi Desktop WhatsApp adalah ekstensi berbasis komputer dari akun WhatsApp pada telepon Anda. Pesan yang Anda kirim dan terima akan disinkronkan sepenuhnya antara telepon dan komputer Anda, dan Anda dapat melihat semua pesan di kedua perangkat tersebut. Setiap tindakan yang Anda lakukan di telepon akan diterapkan ke WhatsApp di komputer dan sebaliknya.

Untuk memasang aplikasi Desktop WhatsApp.

Buka https://www.whatsapp.com/download dari browser komputer Anda atau unduh dari Apple App Store. WhatsApp hanya dapat dipasang di komputer jika sistem operasi yang digunakan adalah Windows 8 (atau yang lebih baru) atau macOS 10.10 (atau yang lebih baru). Karena aplikasi desktop WhatsApp berjalan secara lokal di desktop Anda, Anda akan mendapatkan dukungan untuk notifikasi desktop lokal, pintasan keyboard yang lebih baik, dan lainnya. Jika sistem operasi Anda tidak didukung, Anda dapat menggunakan WhatsApp di browser Anda.

Untuk informasi selengkapnya mengenai cara memasang WhatsApp di komputer Anda.

Untuk mengakses WhatsApp Web

Buka https://web.whatsapp.com di browser Chrome, Firefox, Opera, Safari, atau Edge dan pindai kode QR menggunakan aplikasi WhatsApp di telepon Anda. Karena keterbatasan browser, beberapa fitur mungkin tidak ada di WhatsApp Web.

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB – WA WEB.

 

 

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB - WA WEB.

LANGKAH 1

 

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB - WA WEB
LANGKAH 2

 

 

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB - WA WEB
LANGKAH 3

 

 

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB - WA WEB
LANGKAH 4

 

 

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB - WA WEB
LANGKAH 5

 

 

Cara menautkan telepon Anda dengan WhatsApp Desktop

  1. Buka WhatsApp. Anda dapat:
    • Mengeklik tautan iniuntuk mengunduh dan menginstal WhatsApp di komputer.
    • Membuka WhatsApp Webdi browser.
  2. Ketika dimintai kode QR, gunakan pemindai QR dari dalam WhatsApp untuk memindai kode QR.
  3. Untuk melakukannya, buka WhatsApp pada telepon Anda.
    • Pada Android: di layar Chat> Opsi lainnya  > WhatsApp Web.
    • Pada iPhone: buka Pengaturan > WhatsApp Web .

Untuk keluar dari WhatsApp Desktop

  1. Buka WhatsApp pada telepon Anda > Setelan/Pengaturanatau Menu.
  2. Ketuk WhatsApp Web> Keluar dari semua perangkat > Keluar.

Jika Anda meyakini bahwa seseorang telah memindai kode QR Anda dan memiliki akses ke akun Anda via WhatsApp Web, gunakan instruksi di atas untuk keluar dari semua sesi web aktif di WhatsApp pada telepon seluler Anda.

Catatan: Jika Anda tidak dapat memindai kode QR, pastikan bahwa kamera utama pada telepon Anda berfungsi dengan benar. Jika kamera tersebut tidak memiliki fungsi autofokus, buram, atau rusak, Anda tidak akan dapat memindai kode QR. Saat ini tidak ada cara lain untuk masuk ke WhatsApp di komputer Anda.

Cara Memasang Dan Menggunakan WHATSAPP WEB – WA WEB.

 

Demikian Informasi ini Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi kita.

Terimakasih atas kunjungannya.

Pembatalan Ujian Nasional Tahun 2020 Berdasarkan Edaran Mendikbud

Pembatalan Ujian Nasional Tahun 2020 Berdasarkan Edaran Mendikbud.

Made-cat.com – Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan kebudayaan memutuskan untuk membatalkan seluruh ujian nasional baik untuk SD, SMP, dan SMA di tahun 2020 ini.

Infromasi Surat Edaran Mendikubud bernomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020, ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran ini sebagai langkah untuk Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Tentu keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, dimana penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) masih tinggi.

Baca Juga :

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan

Secara garis besar Surat Edaran Mendikubud no 4 tahun 2020 menginformasikan dan menginstruksikan tentang enam hal, yaitu :

  1. Pembatalan Ujian Nasional,
  2. Proses Belajar Dari Rumah,
  3. Ujian Sekolah untuk kelulusan,

4.Kenaikan Kelas,

  1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),
  2. dan  Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Secara lengkap admin lampirkan keseluruhan isi Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 dibawah ini.

 

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Yth.

  1. Gubernur;
  2. Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):

a. UN Tahun 2020 dibatalkan;

b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

Pembatalan Ujian Nasional Tahun 2020 Berdasarkan Edaran Mendikbud.

2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;

b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;

c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;

d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;

b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;

c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;

d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;

2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan

3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Pembatalan Ujian Nasional Tahun 2020 Berdasarkan Edaran Mendikbud.

4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;

b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;

d. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;

b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:

1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau

2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Maret 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia,

Nadiem Anwar Makarim Tembusan Yth:

  1. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
  3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Pembatalan Ujian Nasional Tahun 2020 Berdasarkan Edaran Mendikbud.

Demikian Informasi ini Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi kita.

Terimakasih atas kunjungannya.

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

Made-cat.com – Pembagian Zonasi PPDB SMA Negeri sekolah di wilayah Kab Kebumen. PPDB SMA SMK Kab Kebumen 2020. Pembagian Wilayah Zona Pendaftaran SMAN Kab Kebumen JATENG tahun ajaran 2020 2021.

Informasi Zonasi PPDB SMA di Kab Kebumen adalah Salah satu hal yang perlu anda perhatikan ketika akan mendaftar di SMA Negeri Kab Kebumen adalah Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen 2020 2021.

Zonasi PPDB SMAN Kab Kebumen untuk masing-masing sekolah SMA Negeri di Kab Kebumen telah menentukan pembagian wilayah zonasi pendaftaran sekolah.

Tahap awal ketika anda ingin mendaftar di suatu sekolah adalah memilih sekolah yang terdekat dengan tempat anda tinggal yang masuk dalam zona pendaftaran.

Zonasi sekolah SMA Negeri Kab Kebumen sendiri dibatasi oleh beberapa Kecamatan kelurahan yang terdekat di sekolah.

Admin sarankan usahakan anda mendaftar di sekolah yang berada di zona 1.

Banyak pertanyaan semacam ini :

Apakah saya harus mendaftar di sekolah yang ada dalam satu zonasi dengan alamat tinggal saya?

Sebaiknya iya, karena kuota untuk pendaftar dalam satu zonasi cukup besar, yaitu 90% dari daya tampung.

Apakah saya bisa mendaftar di sekolah yang berbeda zonasinya?

Sebenarnya bisa saja, tetapi tingkat persaingannya cukup tinggi, karena anda yang mendaftar di sekolah yang berbeda zonanya pendaftarannya melalui jalur siswa berprestasi atau perpindahan orang tua.

Dimana kuota pendaftarannya hanya sebesar 10% dari daya tampung sekolah.

Apabila hasil ujian nasional anda cukup tinggi, dan anda yakin nilai anda bisa bersaing, ya anda dapat mencoba mendaftar lintas zona.

Baca terlebih dahulu

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

Pembagian wilayah Pembagian Wilayah Zonasi Pendaftaran SMA Negeri Kab Kebumen 2020 2021 adalah meliputi semua wilayah di kecamatan tersebut dan juga kecamatan di sekitarnya.

KAB. KEBUMEN

LOKASI, ALAMAT, TELEPON

SMAN 1 AYAH KAB. KEBUMEN, JL. LOGENDING KM.03 CANDIRENGGO, AYAH, KEBUMEN, 08112936999

SMAN 1 BULUSPESANTREN KAB. KEBUMEN, DESA WALUYO, BULUSPESANTREN.

SMAN 1 GOMBONG KAB. KEBUMEN, JL. SEMPOR LAMA NO. 64 GOMBONG, 0287 471170

SMAN 1 KARANGANYAR KAB. KEBUMEN, JL. KEMAKMURAN NO. 51 KARANGANYAR.

SMAN 1 KARANGSAMBUNG KAB. KEBUMEN, DESA KARANGSAMBUNG, KEC. KARANGSAMBUNG, KAB. KEBUMEN.

SMAN 1 KEBUMEN KAB. KEBUMEN, JL. MAYJEND SUTOYO NO. 7 KEBUMEN, 0287-381407

SMAN 2 KEBUMEN KAB. KEBUMEN, JL. CINCIN KOTA 8 KEBUMEN, 0287381820

SMAN 1 KLIRONG KAB. KEBUMEN, JL. RAYA KLIRONG, (0287) 6601165

SMAN 1 KUTOWINANGUN KAB. KEBUMEN, JL. RAYA BARAT 185 KUTOWINANGUN, 0287 661039

SMAN 1 MIRIT KAB. KEBUMEN, DESA TLOGODEPOK, TLOGODEPOK, MIRIT, KAB. KEBUMEN, JAWA TENGAH, (0287) 6651098

SMAN 1 PEJAGOAN KAB. KEBUMEN, KEBULUSAN PEJAGOAN.

SMAN 1 PETANAHAN KAB. KEBUMEN, JALAN DESA TRESNOREJO PETANAHAN.

SMAN 1 PREMBUN KAB. KEBUMEN, JL. WADASLINTANG 12 PREMBUN KEBUMEN, 0287-662055

SMAN 1 ROWOKELE KAB. KEBUMEN, DESA ROWOKELE, ROWOKELE, 08112668516

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

 

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen

Zonasi ppdb SMAN 1 KEBUMEN KAB. KEBUMEN. http://www.sman1kebumen.sch.id/

1        Kab. Kebumen – Alian – Bojongsari – 7.8 km

2        Kab. Kebumen – Alian – Jatimulyo – 3.7 km

3        Kab. Kebumen – Alian – Kalijaya – 8.1 km

4        Kab. Kebumen – Alian – Kaliputih – 16.4 km

5        Kab. Kebumen – Alian – Kalirancang – 12.1 km

6        Kab. Kebumen – Alian – Kambangsari – 5.6 km

7        Kab. Kebumen – Alian – Karangkembang – 7 km

8        Kab. Kebumen – Alian – Karangtanjung – 4.3 km

9        Kab. Kebumen – Alian – Kemangguhan – 6.9 km

10      Kab. Kebumen – Alian – Krakal – 12 km

11      Kab. Kebumen – Alian – Sawangan – 9.9 km

12      Kab. Kebumen – Alian – Seliling – 8.5 km

13      Kab. Kebumen – Alian – Surotrunan – 7.2 km

14      Kab. Kebumen – Alian – Tanuharjo – 6 km

15      Kab. Kebumen – Alian – Tlogowulung – 13.1 km

16      Kab. Kebumen – Alian – Wonokromo – 13.4 km

17      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Ambalkumolo – 11.6 km

18      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Ampih – 12.2 km

19      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Arjowinangun – 11.6 km

20      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Ayamputih – 15.9 km

21      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Banjurmukadan – 13.6 km

22      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Banjurpasar – 15.7 km

23      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Bocor – 11.3 km

24      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Buluspesantren – 12.7 km

25      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Indrosari – 13.5 km

26      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Jogopaten – 10.4 km

27      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Kloposawit – 10 km

28      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Maduretno – 13.4 km.

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

29      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Rantewringin – 9.3 km

30      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Sangubanyu – 9.6 km

31      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Setrojenar – 14.3 km

32      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Sidomoro – 7.6 km

33      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Tambakrejo – 9.5 km

34      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Tanjungrejo – 9.1 km

35      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Tanjungsari – 7.4 km

36      Kab. Kebumen – Buluspesantren – Waluyo – 13.2 km

37      Kab. Kebumen – Karangsambung – Banioro – 17.3 km

38      Kab. Kebumen – Karangsambung – Kaligending – 14.6 km

39      Kab. Kebumen – Karangsambung – Kalisana – 18.3 km

40      Kab. Kebumen – Karangsambung – Karangsambung – 18.2 km

41      Kab. Kebumen – Karangsambung – Kedungwaru – 12.2 km

42      Kab. Kebumen – Karangsambung – Langse – 16.7 km

43      Kab. Kebumen – Karangsambung – Pencil – 12.3 km

44      Kab. Kebumen – Karangsambung – Plumbon – 15.1 km

45      Kab. Kebumen – Karangsambung – Pujotirto – 20.5 km

46      Kab. Kebumen – Karangsambung – Seling – 9.9 km

47      Kab. Kebumen – Karangsambung – Tlepok – 20 km

48      Kab. Kebumen – Karangsambung – Totogan – 22.8 km

49      Kab. Kebumen – Karangsambung – Wadasmalang – 19 km

50      Kab. Kebumen – Karangsambung – Widoro – 7.6 km

51      Kab. Kebumen – Kebumen – Adikarso – 4.1 km

52      Kab. Kebumen – Kebumen – Argopeni – 8.7 km

53      Kab. Kebumen – Kebumen – Bandung – 7.1 km

54      Kab. Kebumen – Kebumen – Bumirejo – 0 km

55      Kab. Kebumen – Kebumen – Candimulyo – 5 km

56      Kab. Kebumen – Kebumen – Candiwulan – 5.3 km.

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

57      Kab. Kebumen – Kebumen – Depokrejo – 6 km

58      Kab. Kebumen – Kebumen – Gemeksekti – 2.3 km

59      Kab. Kebumen – Kebumen – Gesikan – 7.9 km

60      Kab. Kebumen – Kebumen – Jatisari – 6.4 km

61      Kab. Kebumen – Kebumen – Jemur – 3.2 km

62      Kab. Kebumen – Kebumen – Kalibagor – 9 km

63      Kab. Kebumen – Kebumen – Kalijirek – 4.8 km

64      Kab. Kebumen – Kebumen – Kalirejo – 5 km

65      Kab. Kebumen – Kebumen – Karangsari – 2.8 km

66      Kab. Kebumen – Kebumen – Kawedusan – 2.6 km

67      Kab. Kebumen – Kebumen – Kebumen – 1.2 km

68      Kab. Kebumen – Kebumen – Kembaran – 3.2 km

69      Kab. Kebumen – Kebumen – Kutosari – 1.2 km

70      Kab. Kebumen – Kebumen – Mengkowo – 8.4 km

71      Kab. Kebumen – Kebumen – Muktisari – 6.2 km

72      Kab. Kebumen – Kebumen – Murtirejo – 6.5 km

73      Kab. Kebumen – Kebumen – Panjer – 2.5 km

74      Kab. Kebumen – Kebumen – Roworejo – 8.9 km

75      Kab. Kebumen – Kebumen – Selang – 4.2 km

76      Kab. Kebumen – Kebumen – Sumberadi – 5.5 km

77      Kab. Kebumen – Kebumen – Tamanwinangun – 4.1 km

78      Kab. Kebumen – Kebumen – Tanahsari – 10.2 km

79      Kab. Kebumen – Kebumen – Wonosari – 6.8 km

80      Kab. Kebumen – Klirong – Bendogarap – 12 km

81      Kab. Kebumen – Klirong – Bumiharjo – 5.3 km

82      Kab. Kebumen – Klirong – Dorowati – 6.1 km

83      Kab. Kebumen – Klirong – Gadungrejo – 6.7 km.

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

84      Kab. Kebumen – Klirong – Gebangsari – 11.1 km

85      Kab. Kebumen – Klirong – Jatimalang – 8.8 km

86      Kab. Kebumen – Klirong – Jerukagung – 9.2 km

87      Kab. Kebumen – Klirong – Jogosimo – 13.6 km

88      Kab. Kebumen – Klirong – Kaliwungu – 7.9 km

89      Kab. Kebumen – Klirong – Karangglonggong – 8 km

90      Kab. Kebumen – Klirong – Kebadongan – 5.4 km

91      Kab. Kebumen – Klirong – Kedungsari – 11.6 km

92      Kab. Kebumen – Klirong – Kedungwinangun – 5.6 km

93      Kab. Kebumen – Klirong – Klegenrejo – 11 km

94      Kab. Kebumen – Klirong – Klegenwonosari – 9.8 km

95      Kab. Kebumen – Klirong – Klirong – 12 km

96      Kab. Kebumen – Klirong – Pandanlor – 13.2 km

97      Kab. Kebumen – Klirong – Podoluhur – 6.6 km

98      Kab. Kebumen – Klirong – Ranterejo – 8.4 km

99      Kab. Kebumen – Klirong – Sitirejo – 6.9 km

100    Kab. Kebumen – Klirong – Tambakagung – 6.9 km

101    Kab. Kebumen – Klirong – Tambakprogaten – 12.5 km

102    Kab. Kebumen – Klirong – Tanggulangin – 14.3 km

103    Kab. Kebumen – Klirong – Wotbuwono – 6.7 km

104    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Babadsari – 13.2 km

105    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Jlegiwinangun – 18.8 km

106    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Kaliputih – 11.3 km

107    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Karangsari – 12.7 km

108    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Korowelang – 22.8 km

109    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Kutowinangun – 11.8 km

110    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Kuwarisan – 10.5 km

111    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Lumbu – 10.4 km.

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

112    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Lundong – 13.1 km

113    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Mekarsari – 11.8 km

114    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Mrinen – 15.5 km

115    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Pejagatan – 19.2 km

116    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Pekunden – 9.1 km

117    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Pesalakan – 12.7 km

118    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Tanjungmeru – 11.7 km

119    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Tanjungsari – 14.5 km

120    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Triwarno – 23.2 km

121    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Tunjungseto – 9.6 km

122    Kab. Kebumen – Kutowinangun – Ungaran – 15.5 km

123    Kab. Kebumen – Pejagoan – Aditirto – 3.6 km

124    Kab. Kebumen – Pejagoan – Jemur – 5.9 km

125    Kab. Kebumen – Pejagoan – Karangpoh – 3.6 km

126    Kab. Kebumen – Pejagoan – Kebagoran – 9.1 km

127    Kab. Kebumen – Pejagoan – Kebulusan – 4.9 km

128    Kab. Kebumen – Pejagoan – Kedawung – 1.9 km

129    Kab. Kebumen – Pejagoan – Kuwayuhan – 3.3 km

130    Kab. Kebumen – Pejagoan – Logede – 4.8 km

131    Kab. Kebumen – Pejagoan – Pejagoan – 1.4 km

132    Kab. Kebumen – Pejagoan – Pengaringan – 12.7 km

133    Kab. Kebumen – Pejagoan – Peniron – 14.2 km

134    Kab. Kebumen – Pejagoan – Prigi – 7.8 km

135    Kab. Kebumen – Pejagoan – Watulawang – 15.7 km

136    Kab. Kebumen – Poncowarno – Blater – 12.3 km

137    Kab. Kebumen – Poncowarno – Jatipurus – 10.6 km

138    Kab. Kebumen – Poncowarno – Jembangan – 16.2 km.

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

139    Kab. Kebumen – Poncowarno – Karangtengah – 16.4 km

140    Kab. Kebumen – Poncowarno – Kebapangan – 17.4 km

141    Kab. Kebumen – Poncowarno – Kedungdowo – 20.1 km

142    Kab. Kebumen – Poncowarno – Lerepkebumen – 10.3 km

143    Kab. Kebumen – Poncowarno – Poncowarno – 12.2 km

144    Kab. Kebumen – Poncowarno – Soka – 11.8 km

145    Kab. Kebumen – Poncowarno – Tegalrejo – 15.5 km

146    Kab. Kebumen – Poncowarno – Tirtomoyo – 13.7 km

147    Kab. Kebumen – Sruweng – Karangpule – 6.3 km

148    Kab. Kebumen – Sruweng – Pakuran – 5.4 km

149    Kab. Kebumen – Sruweng – Pengempon – 8.3 km

150    SMAN 1 KARANGANYAR KAB. KEBUMEN – 12 km

151    SMAN 1 KARANGSAMBUNG KAB. KEBUMEN – 18.8 km

152    SMAN 1 KUTOWINANGUN KAB. KEBUMEN – 10.7 km

153    SMAN 1 MIRIT KAB. KEBUMEN – 26.6 km

154    SMAN 1 PEJAGOAN KAB. KEBUMEN – 3.6 km

155    SMAN 1 PETANAHAN KAB. KEBUMEN – 11.9 km

156    SMAN 1 PREMBUN KAB. KEBUMEN – 18.3 km

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Kebumen.

Demikian Informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah Negeri Kab Kebumen 2020 2021.

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara.

Made-cat.com – Pembagian Zonasi PPDB SMA Negeri sekolah di wilayah Kab Jepara. PPDB SMA SMK Kab Jepara 2020. Pembagian Wilayah Zona Pendaftaran SMAN Kab Jepara JATENG tahun ajaran 2020 2021.

Informasi Zonasi PPDB SMA di kab Jepara adalah Salah satu hal yang perlu anda perhatikan ketika akan mendaftar di SMA Negeri Kab Jepara adalah Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara 2020 2021.

Zonasi PPDB SMAN kab Jepara untuk masing-masing sekolah SMA Negeri di Kab Jepara telah menentukan pembagian wilayah zonasi pendaftaran sekolah.

Tahap awal ketika anda ingin mendaftar di suatu sekolah adalah memilih sekolah yang terdekat dengan tempat anda tinggal yang masuk dalam zona pendaftaran.

Zonasi sekolah SMA Negeri Kab Jepara sendiri dibatasi oleh beberapa Kecamatan kelurahan yang terdekat di sekolah.

Admin sarankan usahakan anda mendaftar di sekolah yang berada di zona 1.

Banyak pertanyaan semacam ini :

Apakah saya harus mendaftar di sekolah yang ada dalam satu zonasi dengan alamat tinggal saya?

Sebaiknya iya, karena kuota untuk pendaftar dalam satu zonasi cukup besar, yaitu 90% dari daya tampung.

Apakah saya bisa mendaftar di sekolah yang berbeda zonasinya?

Sebenarnya bisa saja, tetapi tingkat persaingannya cukup tinggi, karena anda yang mendaftar di sekolah yang berbeda zonanya pendaftarannya melalui jalur siswa berprestasi atau perpindahan orang tua.

Dimana kuota pendaftarannya hanya sebesar 10% dari daya tampung sekolah.

Apabila hasil ujian nasional anda cukup tinggi, dan anda yakin nilai anda bisa bersaing, ya anda dapat mencoba mendaftar lintas zona.

Baca terlebih dahulu

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan

Pembagian Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara.

Pembagian wilayah Pembagian Wilayah Zonasi Pendaftaran SMA Negeri Kab Jepara 2020 2021 adalah meliputi semua wilayah di kecamatan tersebut dan juga kecamatan di sekitarnya.

SMA NEGERI DI KAB. JEPARA

KAB. JEPARA

LOKASI, ALAMAT, TELEPON

SMAN 1 BANGSRI KAB. JEPARA, JERUKWANGI, (0291) 771186.

SMAN 1 DONOROJO KAB. JEPARA, JL. BENTENG PORTUGIS.

SMAN 1 JEPARA KAB. JEPARA, JL. C.S TUBUN NO. 1.

SMAN 1 KEMBANG KAB. JEPARA, DS. JINGGOTAN RT 01 RW 01, KEMBANG, (0291) 7730048

SMAN 1 MAYONG KAB. JEPARA, JL. RAYA KUDUS. JEPARA KM 20.

SMAN 1 MLONGGO KAB. JEPARA, JL. JEPARA. BANGSRI KM 7.

SMAN 1 NALUMSARI KAB. JEPARA, JL. RAYA NALUMSARI NO. 2 JEPARA.

SMAN 1 PECANGAAN KAB. JEPARA, JL. RAYA PECANGAAN. JEPARA.

SMAN 1 TAHUNAN KAB. JEPARA, JL. AMARTA III.

SMAN 1 WELAHAN KAB. JEPARA, WELAHAN.

Pembagian Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara.

 

Pembagian Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara

Zonasi ppdb SMAN 1 JEPARA. http://sman1jepara.sch.id

.

  1. Kab. Jepara – Jepara – Bandengan – 4.8 km
  2. Kab. Jepara – Jepara – Bapangan – 1.9 km
  3. Kab. Jepara – Jepara – Bulu – 2 km
  4. Kab. Jepara – Jepara – Demaan – 1.2 km
  5. Kab. Jepara – Jepara – Jobokuto – 1.6 km
  6. Kab. Jepara – Jepara – Karangkebagusan – 2.1 km
  7. Kab. Jepara – Jepara – Kauman – 1.1 km
  8. Kab. Jepara – Jepara – Kedungcino – 6.1 km
  9. Kab. Jepara – Jepara – Kuwasen – 3.7 km
  10. Kab. Jepara – Jepara – Mulyoharjo – 3 km
  11. Kab. Jepara – Jepara – Panggang – 0.6 km
  12. Kab. Jepara – Jepara – Pengkol – 2.1 km
  13. Kab. Jepara – Jepara – Potroyudan – 1.3 km
  14. Kab. Jepara – Jepara – Saripan – 1.9 km
  15. Kab. Jepara – Jepara – Ujungbatu – 2.2 km.

Pembagian Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara.

  1. Kab. Jepara – Jepara – Wonorejo – 5.6 km
  2. Kab. Jepara – Karimunjawa – Karimunjawa – 86.6 km
  3. Kab. Jepara – Karimunjawa – Kemujan – 90.2 km
  4. Kab. Jepara – Karimunjawa – Nyamuk – 130.6 km
  5. Kab. Jepara – Kedung – Kerso – 6.6 km
  6. Kab. Jepara – Kedung – Menganti – 7.4 km
  7. Kab. Jepara – Kedung – Rau – 5.6 km
  8. Kab. Jepara – Kedung – Sukosono – 5.5 km
  9. Kab. Jepara – Tahunan – Krapyak – 2.6 km
  10. Kab. Jepara – Tahunan – Senenan – 3.3 km
  11. Kab. Jepara – Tahunan – Tegalsambi – 4.1 km
  12. Kab. Jepara – Tahunan – Telukawur – 5.5 km
  13. SMAN 1 BANGSRI KAB. JEPARA – 18 km
  14. SMAN 1 MAYONG KAB. JEPARA – 20 km
  15. SMAN 1 MLONGGO KAB. JEPARA – 7.4 km
  16. SMAN 1 PECANGAAN KAB. JEPARA – 13 km
  17. SMAN 1 TAHUNAN KAB. JEPARA – 6.7 km

Pembagian Wilayah Zonasi PPDB SMA Negeri Kab Jepara.

Demikian Informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah Negeri kab Jepara 2020 2021.

Pengumuman Hasil PPDB SMAN 1 Kota Palembang 2020 2021

Pengumuman Hasil PPDB SMAN 1 Kota Palembang 2020 2021.

Made-cat.com – Hasil seleksi PPDB SMAN 1 Kota Palembang SUMSEL tahun 2020 2021, bagaimana cara melihat PPDB 2019 SMAN 1 di Kota Palembang.

Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMAN 1 Kota Palembang tahun 2020 2021 Peserta Didik Baru Online Kota Palembang, Daftar nama yang lulus seleksi PPDB SMAN 1 Kota Palembang SUMSEL 2020 2021.

Pendaftaran PPDB Online SMA Negeri 1 Kota Palembang 2020 2021, cara Pendaftaran PPDB 2020 2021 Siswa Baru Online Kota Palembang , alur Pendaftaran PPDB Siswa Baru SMP SMAN 1 SMK Kota Palembang 2019 2020 2021.

Baca Juga :

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan.

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK.

Berikut ini admin bagikan informasi Pengumuman Hasil PPDB SMAN 1 Kota Palembang 2020 2021, PPDB Kota Palembang SUMSEL.

Untuk informasi Hasil seleksi PPDB SMAN 1 Kota Palembang, daftar nama yang lulus akan diumumkan tanggal 13 Maret 2020 bisa di lihat DISINI atau di http://ppdb.sman1plg.sch.id/web/hasilseleksi.

Pengumuman Hasil PPDB SMAN 1 Kota Palembang 2020 2021.

Admin sampaikan kembali informasi mengenai pendaftaran PPDB SMAN 1 Kota Palembang di bawah ini.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui web portal resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Palembang.

Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 1 Kota Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pengumuman Hasil PPDB SMAN 1 Kota Palembang 2020 2021

Jalur Penelusuran Minat dan Potensi Akademik (PMPA)

Syarat Pendaftaran

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Berasal dari SMP/MTs yang mendapat undangan PMPA
  3. Peserta didik kelas terakhir pada tahun pelajaran 2019/20120
  4. Memiliki prestasi akademik peringkat 1 umum s.d. 3 tiap semesternya dibuktikan dengan piagam prestasi
  5. Juara Olimpiade Sains (tingkat nasional juara 1, 2, 3 ; tingkat provinsi juara 1 dan 2; tingkat kota juara 1) dibuktikan dengan sertifikat asli .
  6. Hafiz Al-Quran minimal 5 juz dibuktikan dengan sertifikat
  7. Usia tidak lebih dari 21 tahun pada tanggal 17 Juli 2020
  8. Diusulkan oleh sekolah asal atau mendapat rekomendasi dari kepala sekolah
  9. Foto copi rapor SMP/MTs semester 1 s.d 5 yang telah dilegalisir
  10. Piagam penghargaan asli
  11. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah

Tahap Seleksi

  1. Undangan ke SMP/MTs
  2. Pendaftara secara kolektif dari SMP/MTs
  3. Seleksi berkas
  4. Pengumuman
  5. Daftar Ulang

Kuota

Kuota yang dipersiapkan untuk jalur PMPA adalah 10% dari jumlah kuota PPDB

Pengumuman Hasil PPDB SMAN 1 Kota Palembang 2020 2021.

  1. Jalur Tes Mandiri

Syarat Pendaftaran

  1. Peserta PPDB SMA Negeri 1 Palembang adalah peserta didik SMP/MTs tingkat akhir tahun pelajaran 2019/2020, dan akan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 2019/2020. Usia tidak lebih dari 21 tahun pada tanggal 17 Juli 2019 (dibuktikan dengan fotocopi KK/ akte kelahiran yang sudah dilegalisir
  2. Memiliki nilai rata-rata rapor SMP/MTs untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA mulai dari kelas VII s.d IX semester 1 s.d. 5 minimal 82
  3. Mengisi, melengkapi dan menyerahkan formulir yang disiapkan panitia sesuai dengan jadwal serta melampirkan :
  4. Fotocopi rapot SMP/MTs semester 1 s.d. 5 yang sudah dilegalisir kepala sekolah
  5. Raport yang asli ditunjukan kepada panitia pada saat verifikasi;
  6. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
  7. Fotocopi piagam prestasi akademik atau nonakademik yang sudah dilegalisir kepala sekolah, serta menunjukan piagam yang asli kepada panitia
  8. Satu buah map schnelleichter bolongan warna hijau (laki-laki) dan warna kuning (perempuan)

Jadwal PPDB SMAN 1 Kota Palembang 2020.

Tanggal Kegiatan Waktu
27 – 29 Februari 2020 1.  Persiapan Sosialisasi dan Publikasi 07.00 – 13.00 WIB
2 Maret 2020 2. Pendaftaran PMPA 08.00 – 13.00 WIB
3 Maret 2020 3. Seleksi Berkas PMPA 08.00 – 13.00 WIB
4 Maret 2020 4.  Pengumuman hasil PMPA 19.00 WIB
5 Maret 2020 5.  Daftar ulang Hasil PMPA yang lulus 09.00 – 14.00 WIB
3 – 10 Maret 2020 6. –  Pendaftaran online melalui web SMAN 1 Kota Palembang

–  Verifikasi / validasi serta finalisasi berkas di SMAN 1 Kota Palembang

–   Pengambilan nomor tes

08.00 – 14.00 WIB
11 Maret 2020 7.  Pengecekan ruang tes 14.00 – 17.00 WIB
12 – 13 Maret 2020 8.  Tes Potensi Akademik / TPA dan perangkingan 07.00 – 15.00 WIB
13 Maret 2020 9.  Pengumuman hasil seleksi 17.00  WIB
14 Maret 2020 10. Tes Interview kelas Cambridge 07.30 – 12.00 WIB
16 Maret 2020 11. Wawancara Peserta dan Orang Tua Kelas Cambridge 08.00 – 14.00 WIB
17 – 18 Maret 2020 12.  Daftar ulang/registrasi 07.00 – 14.00 WIB

 

Demikian Informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah Negeri Negeri Kota Semarang 2019 2020.

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

Made-cat.com – Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

Jadwal pendaftaran PPDB SMP SMA SMK negeri tahun 2020 akan segera di buka, pastikan anda tidak terlewatkan informasinya.

Bahwa kita harus tahu bagaima cara pendaftarannya, termasuk jalur apa saja yang dibuka pada PPDB 2020 tahun ini.

Baca terlebih dahulu

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK

Kelebihan Kekurangan Sistem Zonasi Sekolah untuk PPDB Penerapan

Berikut ini admin akan sedikit berbagi tentang Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

Apa saja jalur pendaftaran PPDB SMP SMA tahun ini, antara lain adalah :

  1. Jalur Prestasi
  2. Jalur Perpindahan Orang tua/Wali
  3. Jalur Afirmasi
  4. Jalur Zonasi

Untuk penjelasan lebih lengkap akan admin sampaikan dibawah ini.

Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon siswa yang memiliki prestasi dan berada di luar zonasi sekolah sepanjang memenuhi persyaratan. Nilai UN atau Ujian Sekolah maupun Prestasi dari perlombaan dapat digunakan sebagai penentuan seleksi.

Kuota untuk jalur prestasi, dapat fleksibel menyesuaikan dengan kuota pada jalur lain sesuai dengan kondisi setiap daerah.

Contoh daerah yang menerapkan:

Lingkup Provinsi: Prov. Lampung, Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Bali

Lingkup Kota dan Kabupaten: Kota Cimahi, Kota Makassar, Kota Dumai dan beberapa daerah lainnya

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

Jalur Perpindahan Orang tua/Wali

Jalur Perpindahan Orang tua/Wali adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas.

Jumlah kuota peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.

Contoh daerah yang menerapkan:

Lingkup Provinsi: Prov. Riau dan Prov. Sulawesi Utara

Lingkup Kota dan Kabupaten: Kab. Kulonprogo dan Kab. Temanggung

Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukan bagi pendaftar yang berasal dari ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penangan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada jalur ini juga dapat dimanfaatkan bagi peserta kurang mampu baik dari dalam maupun dari luar wilayah zonasinya.

Kuota pada jalur afirmasi ini paling sedikit 15% (lima belas persen).

 

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

 

Jalur Zonasi

Jalur Zonasi merupakan jalur yang diperuntukan untuk siswa yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerahnya. Domisili tersebut harus berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau dokumen resmi lainnya. Jalur ini juga mengakomodir pagi siswa penyandang disabilitas. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 50% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Model dan konsep zonasi sekolah merupakan wewenang dari masing-masing Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Berikut adalah beberapa konsep zonasi terdekat sekolah yang digunakan sebagai dasar seleksi pada SIAP PPDB Online Telkom adalah sebagai berikut:

Zonasi Tabel Jarak

Menentukan nilai zona berdasar pada bobot nilai yang sudah ditentukan dalam tabel.

Zonasi Model Batas Daerah (Kota/Kab, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT)

Batas daerah sebagai area zonasi pada lokasi sekolah untuk menentukan daerah yang termasuk dalam zona dan luar zona.

Zonasi Radius Jarak Mapping

Menentukan zona sekolah berdasarkan radius yang sudah di otomatisasi oleh sistem berdasarkan radius tempat tinggal dengan sekolah.

Radius pointing diset oleh operator sekolah mengacu pada titik lokasi sekolah dengan titik lokasi tempat tinggal siswa.

Zonasi Model Rayon

Zonasi model ini digunakan untuk menentukan Sekolah-sekolah sesuai rayon yang sudah ditetapkan, agar mengurangi pengelompokan pilihan pada Sekolah Favorit.

Zonasi model rayon tidak terbatas berdasarkan wilayah administrarif saja, tapi dapat juga disesuaikan dengan pembagian-pembagian rayon dengan kriteria tertentu. Semisal, pembagian sekolah unggulan dan tidak, dan lain sebagainya.

Zonasi Pilihan Sekolah

Model zonasi yang dapat membatasi pilihan sekolah tujuan berdasarkan asal lulusan sekolah siswa.

Zonasi Berdasarkan Jarak Tempuh

Model ini untuk menentukan perhitungan jarak, dari domisili dengan sekolah tujuan berdasarkan dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan tertentu.

Contoh daerah yang menerapkan:

Lingkup Provinsi: Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Tengah dan Prov Sulawesi Selatan

Lingkup Kota dan Kabupaten: Kota Malang, Kota Samarinda, Kota Kupang dan beberapa daerah lainnya

Pemilihan Jalur Pendaftaran PPDB SMP SMA SMK 2020.

Demikian Informasi yang dapat admin sampaikan mengenai pemilihan jalur pendaftaran PPDB SMP SMA SMK tahun 2020 2019.

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK

Made-cat.com – Pengertian Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru PPDB.

Sebentar lagi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dibuka.

Pada tahun ini akan diberlakukan sistem Zonasi Sekolah.

Dengan membaca postingan ini, admin berharap para pembaca dapat memahami Apa yang melatar belakangi diadakannya sistem zonasi sekolah.

Mengetahui Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK serta bagaimana konsep penerapannya.

Yang menjadi catatan di awal, sistem Zonasi Sekolah tidak berlaku untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), nanti di bisa anda lihat kutipannya di postingan ini.

Apa yang menjadi latar belakang sistem jalur zonasi sekolah?

Baca juga Tujuan Sistem Jalur Zonasi Pendaftaran Sekolah SD SMP SMA SMK.

Pernahkah anda mendengar istilah sekolah terfavorit, atau sekolah terbaik di daerah anda tinggal?

Sebelum penerimaan siswa baru tahun 2018 ini, ada istilah yang beredar di masyarakat yaitu terkait sekolah favorit dan sekolah terbaik di suatu daerah.

Dengan adanya istilah tersebut, banyak diantara orang tua yang berbondong-bondong atau memiliki impian untuk mendaftarkan putra putrinya di sekolah tersebut.

Sehingga jumlah pendaftar di sekolah yang dianggap favorit atau terbaik tersebut dapat dikatakan membludak.

Sedangkan sekolah yang dianggap biasa-biasa saja atau kurang berprestasi menjadi sepi peminat.

Bahkan akan memungkinkan terjadi suatu peristiwa yang cukup memilukan yaitu misalnya suatu sekolah ada yang kekurangan murid.

Kalau untuk sekolah negeri, mungkin tetap memiliki peluang untuk mendapatkan murid sesuai dengan daya tampung sekolah.

Berbeda halnya dengan sekolah swasta yang akan memiliki dampak cukup besar dengan adanya anggapan sekolah favorit dan terbaik di suatu daerah.

Seperti yang kita ketahui, sekolah swasta dapat bertahan dan melangsungkan kegiatan pendidikan apabila memiliki jumlah murid yang cukup.

Karena biaya operasional dalam melangsungkan kegiatan pendidikan di sekolah swasta ditanggung oleh pihak yayasan selaku pengelola sekolah.

Biaya-biaya yang dikeluarkan seperti gaji untuk guru dan karyawan, biaya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana juga harus ditanggung secara mandiri oleh pihak sekolah.

Selain dari pihak Sekolah baik negeri dan swasta, tidak adanya sistem zonasi sekolah juga secara tidak langsung memiliki pengaruh kepada siswa.

Sebagai ilustrasi berikut admin paparkan salah satu contohnya.

Tentu kita sebagai orang tua saat ini, pernah mendengar atau melihat secara langsung ada siswa tidak dapat diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya.

Karena sekolah tersebut dianggap sebagai sekolah favorit oleh masyarakat.

Jadi anak yang tidak dapat diterima di sekolah tersebut, akhirnya harus mencari sekolah lain yang jaraknya cukup jauh dari tempat ia tinggal.

Tentu saja karena banyak peserta didik dari daerah lain yang mendaftar di sekolah tersebut dengan nilai yang cukup.

sedangkan anak yang di dekat sekolah nilainya kurang, jadi dia tidak bisa diterima disekolah itu.

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK dan bagiamana penerapannya?

Pengertian Sistem Zonasi Sekolah.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, sistem penerimaan peserta didik dibagi menjadi tiga jenis.

Antara lain Jalur Zonasi Sekolah, Jalur Prestasi, dan Jalur Alasan Khusus.

Pengertian secara umum yang admin dapat simpulkan mengenai sistem zonasi sekolah adalah sekolah diwajibkan menerima sebesar 90% dari total daya tampung sekolah bagi calon siswa yang tempat tinggalnya berada pada radius zona terdekat dari sekolah.

Dengan diadakannya sistem zonasi sekolah, Peserta didik disuatu wilayah memiliki kesempatan / peluang yang lebih besar untuk di terima di sekolah tempat ia tinggal.

Karena Sekolah wajib memberikan kuota sebesar 90% dari total daya tampung sekolah untuk menerima peserta didik dari lingkungan sekolah itu berada.

Calon peserta didik jalur prestasi yang berasal dari luar zonasi sekolah diberikan kuota sebesar 5% dari total daya tampung, dan sisanya bagi para pendaftar dari jalur alasan khusus.

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Zonasi sekolah dalam kegiatan PPDB adalah Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK tersebut diatur pada bagian keempat, pasal 15 sampai dengan 17.

Pasal 15.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Domisili calon peserta didik sebagaimana diatur pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah berdasarkan ketersediaan daya tampung. Beradasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan prosentase dan radius zona terdekat. Dapat diterapkan kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

Jalur prestasi yang berdomisili di luar radisu zona paling banyak 5% dari total kesel;uruhan peserta didik yang diterima.

Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dengan alasan khusus. Meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% dari total peserta didik yang diterima.

Pasal 16:

SMA, SMK atau yang sederajad yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu. Yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% dari total peserta didik yang diterima.

Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikeluarkan dari sekolah.

Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan dan dinas pendidikan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17:

Ketentuan zonasi tidak berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penerapan  Sistem Zonasi Sekolah

Di dalam kutipan pasal 15 di atas, beberapa poin pentingnya yaitu sekolah harus menerima calon peserta didik di wilayah zonanya minimal 90% dari daya tampung sekolah

Jadi acuan utamanya adalah domisili peserta didik tinggal sesuai dengan alamat yang tercantum di Kartu keluarga, bukan berdasarkan nilai.

Tentu saja nilai ujian nasional tetap diperhitungkan apabila jumlah pendaftar yang berasal zona sekolah tersebut jumlahnya lebih dari 90% daya tampung sekolah.

Selain itu Nilai dari hasil ujian nasional diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari luar zona sekolah dengan jumlah maksimal 5% dari daya tampung sekolah.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB dilaksanakan secara online dan offline.

Pada jenjang pendidikan dasar kewenangannya di serahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan jenjang pendidikan menengah pemerintah provinsi.

Demikian informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Pengertian Apa Yang Dimaksud Sistem Jalur Zonasi Sekolah SD SMP SMA SMK dalam Pendaftaran Murid baru PPDB.

Harapan kita semua, agar kita dapat bijak dalam menyikapi diberlakukannya sistem zonasi sekolah ini.

Ketentuan Daftar Peserta Yang Lulus Tes SKD CPNS PG atau Rangking

Made-cat.com – Ketentuan Daftar Peserta Yang Lulus Tes SKD CPNS Berdasarkan Passing Grade atau Perangkingan.

Bagi anda yang saat ini telah mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar, tentu ingin mengetahui bagaimana aturan baru yang mengatur tentang siapa saja yang dapat dinyatakan lolos setelah mengikuti tes seleksi kompetensi dasar.

Mengetahui apakah anda lulus atau tidak pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar CPNS merupakan hal yang sangat penting, kunjungi Pengumuman Hasil SKD CPNS 2018 Tes CAT BKN Instansi Pusat Daerah.

Dimana dengan mengetahui kelulusan anda, anda dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi Bidang pada instansi yang anda lamar.

Banyak informasi yang beredar di antara para peserta mengenai siapa saja yang dapat dikatakan lulus dalam seleksi kompetensi dasar, dan dapat mengikuti tahap selanjutnya.

Baik itu di grup grup media sosial, seperti facebook, whatsapp, twitter, instagram dan lain-lain.

Perbedaan CPNS Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Web Link Download

Cara Melihat Mengetahui Tingkat Persaingan Pendaftaran CPNS Analisa

Beberapa pertanyaan yang sering muncul dari peserta yang telah mengikuti tes SKD, antara lain:

Apakah peserta ujian tes SKD CPNS yang telah lulus passing grade dapat langsung mengisi formasi yang dibuka pada instansi yang dilamar?

Peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS yang tidak lolos passing grade, apakah memiliki peluang untuk dapat lulus dan melanjutkan tahap selanjutnya.

Bagaimana ketentuan peserta yang dapat mengikuti tes SKB, apakah didasarkan pada nilai yang telah mencapai passing grade, atau yang menggunakan sistem perangkingan.

Nantinya, peserta SKD yang nilainya mencapai ambang batas passing grade, apakah nantinya akan diseleksi sama-sama diseleksi kembali dengan para peserta lain yang lulus dari hasil perangkingan?

Bagaimana jika peserta yang memiliki nilai tinggi, tapi tidak lulus pada salah satu nilai baik itu TWK, TIU, TKP?

Apabila peserta tidak lulus passing grade, bagaimana sistem perangkingan yang digunakan untuk menentukan peserta yang lulus tes SKD CPNS?

Berapa nilai ambang batas peserta yang tidak mencapai nilai passing grade, sehingga dapat ikut dalam perangkingan peserta yang nantinya dinyatakan lulus untuk mengikuti SKB CPNS di dinstansi yang dilamar?

Dan beberapa pertanyaan lain yang mungkin dimiliki oleh peserta seleksi CPNS periode 2018 ini.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut, tentu para peserta tes seleksi kompetensi dasar menjadi bingung dan bimbang mengenai ketentuan yang akan digunakan untuk menentukan lolos atau tidaknya peserta yang telah mengikuti ujian SKD.

Ketentuan awalnya kurang lebih : bagi mereka yang dapat lolos dalam passing grade dari hasil tiga nilai ujian SKD baik TWK, TIU dan TWK, maka mereka adalah yang berhak mengikuti tes SKB, yang diambil sebanyak 3 x jumlah formasi.

Akan tetapi, setelah terlaksananya tes Seleksi Kompetensi Dasar, jumlah peserta yang lolos passing grade persentasenya sangat kecil.

Untuk itu Menpan mempublikasikan aturan baru yaitu PERATURAN MENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018 yang isinya secara garis besar menginformasikan mengenai ketentuan siapa saja peserta yang dinyatakan lolos dalam Tes SKD dan dapat mengikuti SKB di instansi yang dilamar.

Secara garis besar, beberapa pertanyaan tersebut dapat anda temukan jawabannya di PERATURAN MENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018 yang ada di pasal 1 – pasal 8.

Peraturan tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana sistem yang digunakan untuk menentukan peserta yang lulus dalam tes SKD sehingga dapat mengikuti tes SKB di Instansi yang dilamar.

Sebenarnya peserta juga tidak perlu pusing untuk membaca dan memahami secara detail tentang peraturan tersebut.

Karena siapa saja peserta yang lolos dalam tahap seleksi kompetensi dasar SKD CPNS yang dilamarnya, nantinya akan diumumkan di portal resmi masing-masing instansi.

Dengan membaca Permenpan NOMOR 61 TAHUN 2018, anda dapat mengetahui aturan baru mengenai Ketentuan Daftar Peserta Yang Lulus Tes SKD CPNS.

Anda tinggal menunggu pengumuman hasil Seleksi CPNS 2018 dari instansi yang anda lamar.

Berikut kutipan PERATURAN MENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018 pasal 1 – pasal 8 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018 :

link download file peraturan tersebut, admin di postingan ini di bagian bawah.

Pasal 1

Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat melanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pasal 2

Peserta SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; dan

b. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

b. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

c. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

d. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);

e. Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);

f. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);

g. Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan, apabila:

a. tidak ada peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan; atau

b. belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis formasi jabatan diikutsertakan sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah alokasi formasi;

b. apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan

c. apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

Pasal 6

(1) Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar, diikutsertakan sebagai peserta SKB kelompok pertama;

b. apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, dibuat peserta SKB kelompok kedua yang berasal dari peserta lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik;

c. jumlah peserta SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama;

d. apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan

e. apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

(2) Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing.

(3) Peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama.

Pasal 7

(1) Tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah integrasi nilai SKD dan SKB sebagai berikut:

a. dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;

b. dalam hal kebutuhan formasi umum pada huruf a masih belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik;

c. dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;

d. dalam hal kebutuhan formasi khusus pada huruf c belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik;

e. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; dan

f. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi sebagaimana diatur pada huruf e, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik.

(2) Khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bagi anda yang membutuhkan file asli dan resminya, silahkan Download PERATURAN MENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018

Demikian informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Ketentuan Daftar Peserta Yang Lulus Tes SKD CPNS menggunakan Passing Grade atau Rangking.